Lokomedia Logo

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan keseriusan dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 melalui Operasi Mantap Praja II, yang implementasinya terlihat di berbagai daerah termasuk Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Di Kabupaten Simalungun, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba memberikan keterangan pada Selasa (5/11/2024) pukul 17.30 WIB mengenai pelaksanaan pengamanan dalam tahapan kampanye Pilkada 2024. Pengamanan ini merupakan bagian dari strategi kepolisian dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Kaltim untuk memantau kesiapan pengamanan Pemilu dan penegakan hukum. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Yuliyanto, S.I.K., M.Sc., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan dan menerima informasi terkait persiapan pengamanan Pemilu di wilayah Kaltim.

"Maksud dan tujuan Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja adalah untuk memastikan kesiapan aparatur keamanan dalam menghadapi Pilkada 2024," jelas Kombes Pol. Yuliyanto. Pertemuan ini menjadi forum diskusi yang membahas berbagai aspek penegakan hukum dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan Pilkada.

Program #CoolingSystemPilkada yang dicanangkan untuk Pilkada 2024 menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Program ini bertujuan menciptakan suasana politik yang sejuk dan kondusif selama masa kampanye hingga pemungutan suara.

Koordinasi antara institusi kepolisian di berbagai daerah menunjukkan upaya sistematis dalam mengamankan proses demokrasi. Di Simalungun, Polres setempat telah menerapkan strategi pengamanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sementara di Kaltim, Polda setempat mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi gangguan keamanan.

"Kami terus meningkatkan koordinasi antar wilayah untuk memastikan pengamanan yang optimal," ujar AKP Verry Purba dari Polres Simalungun. Pernyataan ini menegaskan komitmen Polri dalam mengawal proses demokrasi di tingkat daerah.

Kunjungan Komisi III DPR RI ke Polda Kaltim juga membahas isu-isu krusial seperti netralitas aparat, pencegahan politik uang, dan penanganan potensi konflik sosial. Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Pilkada.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang kuat antar institusi, Polri optimis dapat mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan demokratis. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi.

Pengamanan Pilkada 2024 menjadi prioritas nasional yang membutuhkan sinergi antara aparat keamanan, pengawas pemilu, dan partisipasi masyarakat. Dengan semangat #CoolingSystemPilkada, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dalam suasana yang sejuk dan kondusif.